Rasionalisasi PNS Ancam 1 Juta Pegawai (Pesangon Tetap Diberikan)


Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia mencanangkan program rasionalisasi sebagai salah satu bentuk dari reformasi birokrasi di tubuh kementerian dan lembaga. Rencananya rasionalisasi tersebut akan mengarah pada sekitar satu juta pegawai negeri sipil yang bekerja di kementerian dan lembaga.




Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menjelaskan program tersebut menjadi satu hal yang harus dilakukan demi mengefisiensikan belanja serta peningkatan kapasitas para pegawai. Kasarnya, program tersebut ditujukan untuk menghemat pengeluaran anggaran sekaligus meningkatkan keterampilan para pegawai.

"Ini kan satu juta masih angka simulasi dan belum tetap, tapi untuk efisiensi belanja pegawai dan peningkatan kapasitas diperlukan rasionalisasi itu," kata Yuddy saat ditemui di Kantor Wakil Presiden Indonesia, Selasa (31/5).

Yuddy mengungkapkan saat ini jumlah PNS yang ada di Indonesia berkisar di angka 4,5 juta jiwa dan 500 ribu di antaranya sudah akan pensiun pada 2019 mendatang. Jika dihitung menggunakan teknologi dan mengharapkan adanya sumber daya manusia yang unggul, sebenarnya Indonesia "hanya" membutuhkan 3,5 juta PNS.

Itu artinya jika menghitung angka rasionalisasi dan jumlah PNS yang akan pensiun, maka jumlah PNS yang akan tersisa hanya ada di angka 3 juta jiwa alias kurang 500 ribu dari target awal. Oleh sebab itu, sisa 500 ribu tersebut akan dimasukkan melalui seleksi PNS yang terbagi dalam beberapa bagian, baik khusus maupun seleksi pada umumnya.

Sebagai catatan, rasionalisasi satu juta PNS tersebut bisa berimbas pada pengurangan beban keuangan negara atas belanja rutin pemerintah karena sekarang di 200 daerah di Indonesia belanja rutin daerah untuk PNS sudah menyentuh angka 80 persen. Angka tersebut dianggap terlampau tinggi karena seharusnya belanja rutin daerah itu tak boleh lebih 40 persen.

"Di pemerintah pusat saja angkanya di bawah 30 persen, di Pemprov seharusnya 35-40 persen, dan kabupaten/kota tidak boleh lebih dari 50 persen," kata Yuddy.

"Ini masih simulasi kebijakan dan belum menjadi keputusan, tapi akan kami laksanakan."

Yuddy menjelaskan pelaksanaan kebijakan ini akan mulai dilakukan awal 2017 mendatang. Meskipun simulasi masih dilakukan, Yuddy menegaskan berapa jumlah orang, berapa angka, dan berapa yang akan dirasionalisasi sudah disimulasikan karena kebijakan ini tak bisa dilakukan secara gegabah.

"kami jangan gegabah untuk memenuhi azas keadilan, tak bisa asal-asalan," katanya.



Pesangon Tetap Diberikan


Satu juta PNS memang terancam dirumahkan karena terkena kebijakan rasionalisasi yang diadakan Pemerintah Indonesia. Namun begitu Yuddy Chrisnandi menegaskan PNS-PNS tersebut akan tetap mendapatkan pesangon alias kompensasi.

Yuddy mengatakan, kompensasi yang didapat oleh para PNS yang terkena rasionalisasi memang tak akan sebesar penghasilannya saat ini. Mereka semua hanya akan mendapat uang gaji tanpa mendapat uang tunjangan hingga dirinya memasuki masa pensiun.

"Mereka tetap mendapatkan gaji tapi mengurangi belanja pegawai karena tak mendapatkan tunjangan," kata Yuddy.

Sebagai contoh, PNS Eselon I mendapatkan gaji sebesar Rp 6 juta dengan tunjangan mencapai Rp 14 juta, itu artinya penghasilan mereka berjumlah Rp 20 juta. Dengan terkenal rasionalisasi, PNS tersebut tak akan mendapatkan Rp 14 juta, melainkan hanya mendapat Rp 6 juta saja.

"Saat terkena rasionalisasi dia hanya mendapat gaji pokok hingga masa pensiunnya tiba."

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mulai memperhitungkan alokasi anggaran pesangon bagi satu juta PNS yang akan diberhentikan.

Namun untuk jumlah pastinya, Menkeu masih masih menunggu proposal dari Kementerian Pemeberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemangkasan PNS hingga 2019.

"Ya dikurangi satu juta itu saja dikali jumlah gajinya tetapi kan harus ada model pesangon atau golden shake hand. Nanti dihitung dulu, kami tunggu proposal dari Kemenpan-RB," kata Menkeu seusai mengikuti kampanye Layanan Pajak e-Filing dan e-Billing, Minggu (29/5).

Kendati satu juta PNS akan dirumahkan, Bambang menjamin hal itu tidak akan mengurangi pelayanan birokrasi terhadap masyarakat. "Yang dirampingkan itu yang dianggap fungsinya sudah digantikan oleh yang ada maupun yang dari sistem," tuturnya.(pit) (Sumber)








LOWONGAN KERJA SLTA SEDERAJAT (63+), LOWONGAN KERJA LULUSAN DIPLOMA (106+), LOWONGAN KERJA LULUSAN SARJANA (129+), SEMUA LOWONGAN KERJA (380+)


Loker di Daerah Maluku
Loker di Daerah Manado
Loker di Daerah Mataram
Loker di Daerah Medan
Loker di Daerah Metro
Loker di Daerah Muara Enim
Loker di Daerah Muaradua
Loker di Daerah Muara Teweh
Loker di Daerah Ngawi
Loker di Daerah Nganjuk
Loker di Daerah Padang
Loker di Daerah Palangkaraya
Loker di Daerah Palembang
Loker di Daerah Palu
Loker di Daerah Pangkal Pinang
Loker di Daerah Papua
Loker di Daerah Papua Barat
Loker di Daerah Pasuruan
Loker di Daerah Pati
Loker di Daerah Pekalongan
Loker di Daerah Pekanbaru
Loker di Daerah Pematang
Loker di Daerah Ponorogo
Loker di Daerah Pontianak
Loker di Daerah Purwokerto
Loker di Daerah Purworejo
Loker di Daerah Prabumulih
Loker di Daerah Riau
Loker di Daerah Samarinda
Loker di Daerah Sampit
Loker di Daerah Semarang
Loker di Daerah Serang
Loker di Daerah Sidoarjo
Loker di Daerah Situbondo
Loker di Daerah Sorong
Loker di Daerah Sukabumi
Loker di Daerah Sukoharjo
Loker di Daerah Sulawesi
Loker di Daerah Sumatera
Loker di Daerah Sumedang
Loker di Daerah Sumenep
Loker di Daerah Surabaya
Loker di Daerah Surakarta
Loker di Daerah Solo
Loker di Daerah Taliwang
Loker di Daerah Tangerang
Loker di Daerah Tembilahan
Loker di Daerah Tuban
Loker di Daerah Timika
Loker di Daerah Tasik Malaya
Loker di Daerah Tegal
Loker di Daerah Tanjung Selor
Loker di Daerah Ternate
Loker di Daerah Tondano
Loker di Daerah Tulungagung
Loker di Daerah Trenggalek
Loker di Daerah Yogyakarta

Gabung di Channel Resmi Kami:
Google Plus Follow
Instagram Follow
Facebook Fanspage Like and Follow
Youtube Channel SUBSCRIBE
Twitter Follow
Blogger Follow Now

Setiap Hari Kami Update Berita dan Info Lowongan Kerja SMA SMK Diploma Sarjana BUMD BUMN Swasta Kementerian dan Lembaga Untuk Seluruh Wilayah Indonesia..

ARSIP : Tahun 2017 January 2018 February 2018 Maret 2018 April 2018 Mei 2018 Juni 2018 Juli 2018 Agustus 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018

You Might Also Like :
Previous
Next Post »


    OUR SPONSOR :